Sebelum menjadi DPR yang Anda kenal sekarang, ternyata lembaga legislatif negara Indonesia ini pernah mengalami sejumlah dinamika sejarah. Jadi, penting untuk mengenali sejarah Indonesia tentang terbentuknya DPR dari awal sampai sekarang.
Pada masa awal kemerdekaan, lembaga yang mewakili rakyat disebut sebagai Volksraad. Kemudian, Indonesia merdeka dan disebut lembaga bernama KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Itulah cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini.
Kronologi Pembentukan Volksraad dan DPR Di Indonesia
Untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses perkembangan Volksraad hingga berubah menjadi KNIP dan DPR, simak kronologi lengkapnya berikut ini:
* Pembentukan Volksraad
Sejarah DPR dimulai dengan dibentuknya Volksraad pada masa penjajahan Belanda. Volksraad mulai beroperasi pada tahun 1918, dan ini adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat bentukan Belanda. Walaupun menjadi tempat diskusi kebijakan kolonial, Volksraad juga menjadi wadah untuk sejumlah tokoh menuangkan semangat kebangsaannya.
Namun karena Volksraad merupakan organisasi yang dibentuk oleh Belanda, maka anggotanya memiliki keterbatasan dalam mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya penjajahan Belanda pada tahun 1942, Jepang lalu mengambil alih kekuasaan, hingga Volksraad kehilangan legitimasi. Perubahan ini kemudian memunculkan semangat perjuangan kemerdekaan di kalangan masyarakat Indonesia.
* Pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno kemudian membentuk lembaga yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945.
KNIP adalah cikal bakal dari lembaga legislatif RI menurut sejarah Indonesia. Itu sebabnya, hari terbentuknya KNIP diperingati sebagai hari jadi DPR di Republik Indonesia.
Sebagaimana lembaga legislatif pada umumnya, tugas KNIP berperan penting dalam menyusun Undang-undang Dasar 1945 dan menjadi lembaga perwakilan rakyat awal Indonesia.Periode KNIP berlangsung sejak 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari 1950. Setelah itu, Indonesia masuk ke periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) dari 15 Februari 1950 hingga 16 Agustus 1950.
* Perubahan Nama Menjadi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Pada awal kemerdekaan, DPR mengalami perkembangan dan perubahan struktural. Di masa Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949-1950, terjadi dinamika politik yang mempengaruhi keberadaan DPR dan Senat RIS. Lalu pada tahun 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI, yang mengatur jumlah anggota DPR. Periode ini berhasil menciptakan landasan hukum yang isinya mengatur fungsi dan tugas DPR sebagai lembaga legislatif.
Kemudian, terjadi lagi perubahan nama menjadi DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada 16 Agustus 1950 hingga 26 Maret 1956. Setelah mengalami sejumlah perubahan tersebut, akhirnya nama DPR dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hingga sekarang. Perubahan ini menciptakan lembaga legislatif yang mandiri untuk mewakili suara rakyat.
* Pemilu 1955 dan Periode Dekrit Presiden 1959
Momen Pemilu 1955 memberikan warna baru pada DPR dengan terpilihnya anggota-anggota baru. Namun secara umum, tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 tetap sama dengan posisi DPRS sebelumnya. Kemudian pada periode Dekrit Presiden 1959, terjadi peristiwa signifikan yang membawa perubahan dalam struktur dan tugas DPR.
Pada momen ini, terjadi pembubaran DPR oleh Presiden karena perbedaan pandangan mengenai APBN, lalu Presiden membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) selama periode 1960-1965.
* Masa Orde Baru
Seiring berubahnya periode kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, DPR-GR juga akhirnya dihentikan. Namun selama Orde Baru (1966-1999), DPR hanya dianggap sebagai “Tukang Stempel” kebijakan pemerintah yang berkuasa saja. Ini karena adanya dominasi salah satu parpol, yaitu Golkar, yang selalu menyetujui kebijakan pemerintah tanpa kritik.
* Era Reformasi
Akhirnya, masa reformasi yang dimulai pada tahun 1999 berhasil membawa perubahan besar dalam dinamika DPR. Sejak era reformasi, DPR dipandang jauh lebih baik dan demokratis dibanding masa-masa sebelumnya.
Sebagai warga negara yang baik, penting untuk memahami sejarah Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang sejarah pembentukan DPR. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengevaluasi sistem politik negara Indonesia ke depannya
